Model dan Alat Ukur Untuk Mengevaluasi Sistem e-Government dan Sistem e-Service di Tingkat Pemerintahan Lokal
Profesor Toni Carbo, dan Profesor James G. Williams
Institut Ilmu Informasi, Universitas Pittsburgh, Amerika Serikat
Abstrak: Kita belum memiliki ukuran yang tepat untuk mengukur kualitas e-government, kita juga belum memiliki kesepakatan atas apa yang harus kita ukur. Selain itu, kita juga masih kekurangan pemahaman akan model-model proses yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem e-government pada konteks yang berbeda-beda. Makalah ini akan membahas proses pemerintahan dan menjelaskan contoh-contoh dari model dan ukuran yang tepat. Sebagai studi kasus, pelaksanaan e-government pada pemerintahan daerah di Pennsylvania dan pengembangan model-model pelaksanaannya akan dikaji untuk mendapatkan ukuran-ukuran yang tepat untuk mengevaluasi sistem e-government dan e-service.
Kata Kunci: e-government, pemerintahan digital, ukuran-ukuran, daerah, dan model-model
1. Pendahuluan dan Latar Belakang
Pada makalah ini, e-government didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi (khususnya Internet) untuk mendistribusikan informasi dan jasa, hal ini dilakukan untuk melibatkan masyarakat pada proses demokrasi dan pembuatan keputusan/kebijakan dengan lebih tepat dan efektif, lebih berorientasi publik, lebih hemat, dan lebih baik. Tujuan utama dari e-government adalah tercapainya transformasi “pemerintahan konvensional” menjadi “pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik”. E-government bukanlah sekedar mensistematisasi pelayanan publik secara online, tetapi e-government juga melibatkan perubahan sistem manajemen dan pola distribusi pelayanan kepada masyarakat. E-government bisa diaplikasikan melalui pelayanan penyediaan informasi perencanaan kota, pelayanan-pelayanan sosial, administrasi, informasi manajemen infrastruktur, penyediaan catatan sipil, pembangunan ekonomi dan komunitas, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan informasi kekayaan daerah. Memang kita belum memiliki model/contoh yang baik untuk pemerintah daerah dan masyarakat, sedangkan model/contoh yang tepat sangatlah dibutuhkan untuk: 1) memahami kebutuhan-kebutuhan pemerintah dan masyarakat, 2) mendorong pengadopsian solusi-solusi yang ada, 3) pembahasan masalah-masalah kebijakan dan etika pelakasanaan egov, dan 6) menyediakan standar dan ukuran-ukuran pelakasanaan e-government.
Keuntungan-keuntungan dari pelaksanaan e-government ini termasuk di dalamnya: meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi pemerintahan, penegakan hukum, informasi dan pendidikan, keamanan, manajemen dan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat di dalam proses demokrasi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa e-government dapat menyediakan dan mengintegrasikan pelayanan publik, selain itu e-government bisa mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada publik. Ketika e-bisnis telah diadopsikan kedalam sektor swasta, e-government telah mulai mentransformasikan pemerintahan konvensional menjadi sistem pemerintahan digital. Bagaimanapun juga, walaupun sebuah negara sudah memiliki model dan ukuran yang tepat, tetapi pelaksanaan e-government memiliki beberaa resiko yang cukup serius seperti contohnya resiko politis dan resiko operasional-teknologi. Terdapat rintangan atau hambatan untuk mengembangkan sistem e-goverment sangatlah serius seperti contohnya: keterbatasan dana, sistem dan masyarakat yang anti terhadap perubahan, hambatan-hambatan hukum, akses yang terbatas untuk mendapat informasi, ketidakmerataan tingkat pendidikan, permasalahan sosial-budaya-politik, dan lain-lain.
Jika pegembangan dan pengimplementasikan e-government merupakan tujuan, maka sangatlah bermanfaat untuk mulai dengan penentuan tujuan-tujuan fungsional. Tujuan-tujuan fungsional dari sistem e-government dan e-service adalah:
• Ketersediaan data dan informasi melalui sistem online yang beragam
• Reliabilitas proses transaksi melalui sistem online yang beragam
• Sistem ekonomi, sosial, dan politik yang masuk akal
• Meningkatkan keamanan
• Mewujudkan sistem pemerintahan yang transparan dan terpercaya
• Menyediakan informasi, jasa, dan pelayanan kepada masyarakat secara luas dengan bahasa yang mereka mengerti.
• Pelaksanaan re-engineering di dalam proses re-engineering.
• Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan organisasi/komunitas-komunitas.
Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang permasalahan e-government yang belum bisa dijawab sepenuhnya. Pertanyaan-pertanyaan ini diantaranya: 1) Bagaimana kita bisa menciptakan e-government yang lebih memfokuskan kepada publik (publik-sentris)?, 2) Apakah kita memiliki tujuan-tujuan yang benar dan realistik?, 3) Seberapa jauh kita bisa mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan biaya yang seefektif mungkin?, 4) Apakah tujuan-tujuan ini dipahami dan disetujui oleh masyarakat dan instansi-instansi pemerintah?. Kita membutuhkan model-model pelaksanaan e-government yang lebih baik untuk proses perencanaan, pendanaan, pengembangan, pengimplementasian, pengoperasian, dan proses evaluasi e-government di berbagai lingkungan politik, budaya, dan ekonomi yang beragam. Kita juga membutuhkan informasi yang lebih baik tentang dampak pelaksanaan e-government pada instansi-instansi pemerintah, komunitas masyarakat, dan pada individu-individu masyarakat. Yang tidak kalah penting adalah ukuran-ukuran yang tepat untuk mengetahui apakah implementasi e-government memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kemampuan penyerapan informasi yang dimiliki oleh aparatur, masyarakat, dan para pelatih/penyuluh di bidang informasi-teknlologi.
Pemerintahan, seperti kebanyakan instansi-instansi swasta juga memiliki sejumlah proses inti implementasi yang sangat penting di dalam penentuan kesuksesan operasi organisasi, beberapa diantaranya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan penelitian pada organisasi-organisasi swasta, instansi pemerintah, dan organisasi-organisasi lainnya, proses-proses inti yang dimaksud adalah:
• Procurement (Pengadaan): Memungkinkan pemerintah untuk memperoleh dan atau menawar
• Mendapatkan: Memungkinkan pemerintah untuk menerima dana dari masyarakat melalui pajak, retribusi pelayanan, denda, dan pungutan-pungutan lainnya.
• Pembayaran: Memungkinkan pemerintah untuk membayar bagi para suplayer, uang gaji pegawai, dan lain-lain.
• Informasi: Memungkinkan pemerintah pada semua level untuk mengakses/menciptakan/mendapatkan, mengumpulkan, mengatur, mengorganisir, menjaga, menghilangkan, dan menyebarkan informasi tentang keadaan masyarakat, organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan, pengembangan dan penelitan, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah, peraturan-peraturan, undang-undang, jenis-jenis pelayanan, dan lain-lain.
• Transaksi: Memungkin masyarakat umum untuk mengajukan, mendaftarkan dokumen-dokumen kepada pemerintah atas berbagai jasa dan obligasi, dan memperoleh jasa pelayanan.
• Pengaduan Publik: Memungkinkan masyarakat untuk mengadukan keluhan secara terarah, nyaman, dan efektif kepada pihak pemerintah.
• Keamanan dan Kesehatan Masyarakat: Meningkatkan kepedulian dan keterlibatan masyarakat di dalam proses penyediaan jasa pelayanan keamanan dan kesehatan.
• Catatan dan Arsip Kependudukan: Memungkinkan masyarakat untuk mengakses arsip dan dokumen kependudukan.
Beberapa permasalahan dan pertanyaan yang bisa dijawab dari proses inti ini adalah: 1) Apakah pelaksanaan e-government sudah melibatkan komunitas masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan – apakah sistem e-government yang sudah dijalankan sudah bersifat orientasi publik?, 2) Apakah proses-proses ini digunakan secara luas dan menuai kesuksesan?, 3) Jenis dampak apa yang ditimbulkan pada kehidupan sosial, budaya, politik, individu, dan kondisi ekonomi?, 4). Apakah pelaksanaan proses diatas bersifat hemat biaya dan mampu didanai oleh sumber keuangan yang ada?, 5) Apakah sudah memanfaatkan sumber-sumber komunitas dengan bijak?, 6). Apakah proses-proses ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat dan pegawai pemerintah?, 7) Bagaimana proses-proses dan pelayanan-pelayanan ini dapat ditingkatkan melalui kerjasama regional?, 8) Bagaimana kita seharusnya mendidik dan menyediakan pendidikan sistem e-government bagi pihak manajerial pemerintahan?. Pada tahun-tahun terakhir, batasan-batasan pada beberapa proses inti ini telah ditentukan didalam perlindungan keamanan dan kepentingan, membuat hal ini mejadi lebih penting tentang bagaimana memahami seberapa jauh proses-proses inti ini berfungsi, seberapa jauh proses-proses inti ini memberi dampak kepada masyarakat, dan seberapa jauh kita dapat membangun sistem dan pelayanan terbaik. Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan bagian dari pertanyaan-pertanyaan penting/krusial akan pelaksanaan e-government.
2. Inti dari masalah
Ketika tingkat penggunaan teknologi informasi (IT) oleh instansi pemerintahan meningkat, kita hanya sedikit mengetahui tentang apakah masyarakat di tingkat lokal di beberapa negara dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan yang mereka butuhkan. Kita juga belum memiliki kesepakatan dan ukuran-ukuran yang tepat untuk mengevaluasi kulalitas dari e-government. Kebanyakan dari ukuran-ukuran yang sudah ada hanya bersifat kuantitatif, kita belum memiliki ukuran yang bersifat kualitatif yang memiliki hubungan dengan kebijakan dan etika, seperti contohnya tingkat kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan. Walaupun memang, beberapa usaha telah dilakukan untuk mengembangkan model-model dan ukuran-ukuran tersebut. Sebagai tambahan, dampak teknologi informasi terhadap terhadap kondisi sosial-budaya, ekonomi, dan politik belum begitu banyak dikaji. Akhirnya, banyak dari instansi-instansi pemerintah daerah yang dipertanyakan tentang tanggungjawab mereka didalam penyediaan program pendidikan teknologi-informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan digital literacy (kemampuan di dalam menggunakan IT) untuk terlibat di dalam pelaksanaan e-government. Untuk permasalahan ini, Universitas Pittsburgh mencoba melakukan penelitian untuk menemukan model dan ukuran yang tepat, sehingga dengan model dan ukuran tersebut, kita bisa mengevaluasi program pelaksanaan e-government di tingkat daerah secara tepat.
3. Beberapa Pertanyaan Yang Bisa Ditujukan
1. Model dan ukuran apa yang dapat dikembangkan bagi sistem e-government dan e-service, sehingga dapat menyatukan tujuan-tujuan dengan konteks politik, budaya, dan sosial-ekonomi yang beragam ?
2. Dapatkah model dan ukuran-ukuran tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi segala/semua situasi pelaksanaan e-government pada konteks politik, organisasi, personal, etika, teknologi, sosial-budaya, dan faktor-faktor ekonomi ?
3. Dapatkah model dan ukuran tersebut dibangun dengan berdasarkan pada penggunaan serangkaian komponen dan atribut nilai ?
4. Dapatkah model dan ukuran tersebut digunakan untuk mengembangkan program-program untuk mendidik individu sehingga mereka dapat merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengevaluasi sistem e-government ?
5. Bagaimana kebutuhan-kebutuhan masyarakat dapat diraih melalui e-government pada setiap tahap pendanaan, perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan evaluasi untuku menyediakan pelayanan yang berorientasi kepentingan publik. Selain itu, bagaimana mengintegrasikan kebutuhan masyarakat kedalam pengimplementasian teknologi informasi, penyediaan informasi, dan fungsi-fungsi pemerintahan?
6. Bagaimana dampak yang ditimbulkan atas ketersediaan informasi dan pelayanan secara terbuka melalui pelaksanaan e-government dan e-service terhadap unsur keamanan?
7. Kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan bagi para ahli untuk mengembangkan dan mengatur e-government? Komponen-komponen apa yang dibutuhkan untuk membangun kompetensi-kompetensi ini?
4. Model dan Ukuran Secara Mulitiple
Tanpa model, tidaklah mungkin untuk menentukan variabel-variabel untuk mengukur, unsur-unsur untuk mengobservasi, data apa yang akan dikumpulkan, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, hubungan-hubungan untuk dieksplorasi, dan skala-skala ukuran apa yang akan digunakan. Hipotesa yang kami miliki adalah: 1) Model multiple dari e-government dibutuhkan untuk merepresentasikan, merencanakan, mendanai, merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengevaluasi e-government secara realistik, dan 2) Sintesa dari komponen-komponen model tersebut, hubungan komponen-komponen tersebut, dan sifat-sifat komponen tersebut dari beberapa model yang dapat digunakan untuk membentuk model yang adaptif dan dinamik berdasarkan pada serangkaian parameter yang akan menjelaskan pengembangan dan pengimplementasian e-government. Pendekatan yang akan diambil pada proyek penelitian ini adalah untuk mengembangkan model konseptual dari e-government, kemudian mentransformasikannya kedalam model-model logika, dan pada akhirnya mentransformasikan model-model logika kedalam model nyata (implementasi) dengan menggunakan komponen dan sifat-sifat yang diidentifikasi oleh survey komunitas sehingga sifat-sifat tersebut bisa diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Semua model dan ukuran harus divalidasi untuk memastikan bahwa semuanya bersifat realistik. Validasi model memiliki dua bagian: (a) perbandingan komponen-komponen model, sifat-sifat komponen, dan hubungan komponen dengan data yang didapat dari dunia nyata, dan (b) perbandingan komponen-komponen model, sifat-sifat komponen, dan hubungan komponen dengan pendapat para ahli. Pendapat para ahli digunakan untuk menaksir definisi-definisi, hubungan-hubungan, sifat-sifat, dan konsistensi internal dari setiap model. Data yang dikumpulkan dari komunitas melalui para pemimpinnya, aparatur pemerintah, dan masyarakat akan digunakan untuk mengembangkan, memverifikasi, mengkoreksi model dan ukuran-ukuran.
5. Penelitian-penelitian Sebelumnya Pada Pelaksanaan Sistem E-Governement dan e-Service
Beberapa penelitian pun telah dilakukan dengan meneliti proses evaluasi e-government, hal ini berguna sebagai acuan ukuran-ukuran yang digunakan pada penelitian ini. Ukuran yang paling lengkap dan paling berguna (hampir seluruhnya bersifat kuantitatif) adalah penelitian “Praktek-Praktek Terbaik E-Government di Tingkat Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini meneliti daerah yang telah mendapatkan penghargaan “pelaksana e-government terbaik”, hal ini dilakukan untuk meneliti bagaimana membangun sistem e-government yang sukses. Penelitian ini mengambil data dari daerah-daerah makmur yang memiliki sifat homogen. Penelitian-penelitian lanjutan pun dilakukan untuk merevisi penelitian ini, diantaranya: “Gartner Enterprise Architecture: a Home for E-Government,” 29 July 2003; “Best Practices in County E-Government,” 13 February 2003; “The State and Local E-Government Competitive Matrix,” 2002; 19 February 2003; and “Meeting IT Leadership Challenges in Government,” 8 April 2004. Beberapa penelitian yang lain juga memberikan beberapa ukuran yang berguna, tetapi semua ukuran yang digunakan memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan aktifitas sistem e-government pada level pemerintahan daerah, keterbatasan-keterbatasan ini juga menghambat untuk mengembangkan ukuran-ukuran baik ukuran kualitatif ataupun ukuran kuantitatif. Keterbatasan-keterbatasan ini merupakan masalah, karena tingkat relefansi hasil penelitian bisa kadaluarsa, sedangkan kemajuan teknologi informasi sangatlah pesat. Banyak dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan memiliki keterbatasan data, penelitian-penelitian ini tidak mencakup daerah-daerah lokal dan regional secara keseluruhan. Bagaimanapun juga, walaupun memiliki banyak keterbatasan, banyak dari penelitian-penelitian ini yang berguna di dalam pemahaman dan pengembangan e-Government.
Penelitian-penelitian yang lain pun dilakukan oleh para ahli, seperti dua penelitian yang dilakukan oleh Darrel M. West untuk Pusat Kebijakan Publik di Universitas Brown. Penelitian ini hanya meneliti keberadaan web site pemerintah nasional dan tidak mencakup pelaksanaan e-government pada level pemerintahan level. Pada penelitian West yang satu lagi, West meneliti web site yang dimiliki oleh 1.900 pemerintah daerah di 70 wilayah metropolitan terbesar. Penelitian ini menggunakan data website untuk mengukur variasi di berbagai pemerintahan daerah, meneliti faktor-faktor kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan privasi, pelayanan online, ketidakmampuan akses, dan fitur-fitur mesin translasi di dalam web site itu sendiri. Penelitian ini sangat berguna di dalam penyediaan beberapa alat ukur untuk mengukur pelaksanaan e-governmnet pada level pemerintah daerah, setidaknya pada level pemerintah daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Penelitian-penelitian yang lain, seperti penelitian Organisasi bagi Kerjasama Pembangunan dan Ekonomi, telah menyediakan panduan dan model konseptual untuk mengimplementasikan sistem e-government. Beberapa penelitian seperti penelitian “Indeks Kepuasan E-Government” yang dilakukan oleh Larry Freed, dia meneliti website-website pemerintahan federal dengan menggunakan metodologi University of Michigan’s American Customer Satisfaction Index (ACSI) untuk menganalisis apa yang berguna dan apa yang tidak berguna pada web site pemerintah, dan menganalisis kriteria-kriteria apa yang lebih diinginkan masyarakat pada keberadaan web site pemerintah tersebut. Penelitian “Digital State Survey” telah meneliti sektor-sektor e-government, dan hasil dari penelitian ini cukup berguna untuk mendeteksi trend e-government pada pemerintahan-pemerintahan daerah negara bagian yang memiliki perbedaan jumlah populasi. Penelitian yang paling berguna, yaitu penelitian yang berjudul “Promoting E-Government”, penelitian ini meneliti proyek “Invest to Save” yang dilakukan oleh pemerintah Inggris selama dua tahun, proyek ini untuk mendukung modernisasi yang dilakukan oleh pemerintahan daerah melalui pelayanan-pelayanan dengan menggunakan sistem online yang difokuskan pada masyarakat (Mempromosing E-Government/ PEG). PEG melibatkan sektor swasta dan juga sektor pemerintah daerah untuk menciptakan peningkatan pelayanan. Penelitianini menyediakan mekanisme untuk mengumpulkan, memperkirakan, menyebarkan praktek-praktek terbaik, dan mengorganisir Faktor-Faktor Kesuksesan e-Service, seperti contohnya peningkatan akses masyarakat dan proses pelayanan online, penggunaan informasi pada pemberian pelayanan, dan penyediaan online procurement.
Kantor Keuangan dan Manajemen Amerika Serikat telah mengimplementasikan e-government sejak tahun 2002, instansi ini telah menerbitkan “Strategi e-Government” pada bulan April 2003. Beberapa laporan-laporan dari Kantor Keuangan Manajemen ini menyediakan ukuran-ukuran (untuk tingkat nasional) yang sangat berguna untuk mengadaptasikan e-government pada pemerintahan lokal. Sebagai tambahan, sebuah laporan yang diterbitkan oleh PBB yang berjudul “Benchmarking E-Government: A Global Perspective (PBB, 2002) menawarkan beberapa model, evaluasi, dan kriteria standarisasi untuk pelaksanaan e-government pada skup internasional, model ini menggunakan pendekatan publik-sentris dengan menyediakan “praktek terbaik” aplikasi web site pemerintah, arsitektur sistem e-government, dan rantai kebijakan.
Hampir dari seluruh penelitian tentang e-governmnet ini hanya berkonsentrasi pada level pemerintahan nasional. Ada penelitian yang berjudul “e-Government Pemerintahan Daerah: Sudut Pandang Strategi dan Implementasi di Seluruh Dunia” (Ferguson dan Baron, 2002), penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan e-government untuk level pemerintahan daerah dimana 80 % dari transaksi masyarakat-pemerintah terjadi. Penelitian ini memberikan pandangan untuk mengimplementasikan e-government di seluruh dunia, dan yang dibutuhkan untuk mentransformasi pemerintah daerah dan interaksi yang dilakukan dengan masyarakatnya, organisasi-organisasi, dan instansi-instansi lainnya. Penelitian ini juga menyediakan contoh-contoh praktis untuk melahirkan e-government pada pemerintahan daerah, model-model dasar untuk membangun e-government, dan menyediakan cara-cara untuku menghadapi perubahan budaya, struktur, proses, dan perubahan teknologi.
Bagaimanapun juga, beberapa penelitian telah mengembangkan model-model konseptual, kriteria evaluasi, dan ukuran-ukuran, kami mengidentifikasi bahwa tidak ada penelitian secara komprehensif di Amerika Serikat yang memfokuskan pada ukuran tentang publik sentris, tingkat kehematan biaya, laba investasi, kegunaan ukuran untuk multiple model, indeks kesuksesan tahap sistem e-government, atau ukuran-ukuran kualitatif yang mencakup lingkungan sosial-politik. Tetapi dari beberapa penelitian yang ada, kami mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang bisa digunakan untuk mengukur e-government yang berhubungan dengan: 1) struktur fungsi pemerintahan, termasuk basis pembuatan keputusan; 2) masalah-masalah privasi; 3) manajemen konten; 4) kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan autentifikasi, iklan, pembayaran, denda, dan lain-lain; 5) pendanaan; 6) arsitektur informasi; 7) aplikasi website dan tingkat aksesibilitasnya; 8) perawatan dan kontinuitas sistem dan pelayanan; 9) strategi marketing; 10) kemampuan penggunaan sarana e-government, dan 11) kualitas.
Beberapa model pelayanan terbaik yang berorientasi publik (citizen-centric) adalah model-model yang mengadopsi sistem pelayanan non-pemerintah (baik yang berorientasi laba atau pun yang berorientasi nirlaba). Seperti contohnya, portal web yeng berorientasi komersial, seperti contohnya www.GovernmentGuide.com, www.benefitscheckup.com, dan http://mygov.governmentguide.com yang menggunakan provider AOL (American Online) merupakan web site yang profesional, website-website ini menyediakan pelayanan “one stop shopping”, dan biasanya website-website seperti ini sangat mudah digunakan oleh masyarakat. Data dari penggunaan website-website seperti ini akan digunakan untuk meneliti dan mengembangkan e-government. Sangatlah penting untuk mengetahui bahwa masyarakat sering mendapatkan dan mencari informasi dari sumber dan media manapun yang tersedia dengan mudah. Informasi ini biasanya didapatkan dari individu, serta termasuk beberapa media seperti contohnya televisi kabel dan jaringan, radio, media cetak, institusi budaya, pelayanan dan iklan komersial, kelompok-kelompok keagamaan, sumber-sumber non-pemerintah yang ada di internet, dan lain-lain. Pada kasus penyediaan informasi oleh pemerintah, sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dari beberapa sumber, termasuk didalamnya dari tiap level pemerintahan, sektor swasta, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Di Amerika Serikat, ada website pemerintah yang bernama firstgov.gov, web site ini menyediakan berbagai informasi yang bervariasi. Sebagai contoh kasus, jika masyarakat akan mencari informasi tentang informasi seni bagi anak-anak mereka, mereka akan mengunjungi web site utama firstgov.gov, kemudian mereka akan mengunjungi link kids.gov. Hal ini akan sangat memudahkan masyarakat, fitur-fitur yang lengkap pada website-website pemerintah dapat dievaluasi sebagai standar pengukuran kualitas dan implementasi e-government. Setiap model dan alat ukur ini mesti mencakup pemahaman sumber-sumber yang beragam yang digunakan oleh masyarakat.
6. Metodologi
6.1. Metodologi umum
Penelitian-penelitian ini akan menciptakan sebuah model dan ukuran yang berdasarkan pada pandangan masyarakat, yang diharapkan akan berbeda dari model yang didasarkan pada sudut pandang instansi-instansi pemerintah. Banyak dari pelayanan-pelayanan e-government yang diciptakan oleh instansi-instansi dengan berdasarkan pada pelayanan-pelayanan yang ada dan pada pemahaman mereka, jarang sekali yang mendasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Data mengenai apa yang sebenarnya diinginkan baik oleh instansi-instansi pemerintah lokal dan masyarakat sangatlah jarang tersedia. Sebagai asumsi, bahwa alat ukur untuk pengembangan dan evaluasi e-government harus dikaitkan dengan unsur-unsur teknis, personal, etika, organisasional, politik, sosial, budaya, serta ciri ekonomi dari komunitas masyarakat dan instansi-instansi pemerintah itu sendiri yang menyediakan jasa pelayanan kepada publik. Sebagai tambahan, alat ukur tersebut harus menjangkau tahap pengembangan sistem e-government dan e-service di dalam komunitas masyarakat. Pengukuran yang sukses akan bergantung kepada proyek penelitian itu sendiri. Sebagai contoh, semakin sukses hubungan koneksi antar instansi pemerintah pada setiap level akan meningkatkan resiko terganggunya privacy individu. Sangatlah penting untuk menyesuaikan alat ukur tersebut dengan situasi-situasi yang khusus.
Penelitian akan dilakukan di Commonwealth of Pennsylvania yang memang daerah ini memiliki predikat daerah paling sejahtera dibanding negara-negara bagian lainnya di Amerika Serikat, penelitian ini akan menjadi maket pelaksanaan e-government di seluruh Amerika Serikat. Dengan berdasarkan pengukuran-pengukuran yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, kami akan mengembangkan model konseptual e-government, kemudia kami akan mendefinisikan komponen-komponennya, sifat dari komponen-komponen tersebut, dan sifat hubungan komponen untuk setiap model. Berdasarkan informasi yang didapat dari Commonwealth Pennsylvania dan penggunaan kerangka kerja dan alat ukur yang didapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, kami akan mengajukan parameter dan pengukuran-pengukuran kualitatif-kuantitatif. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya: 1) inovasi dan penggunaan IT (teknologi informasi) untuk penyediaan informasi dan pelayanan dari pemerintah; 2) tingakt efisiensi; 3) pengembalian investasi; 4) tingkat kemudahan di dalam menggunakan layanan dan informasi online; 5) fokus akan kebutuhan masyarakat; 6) tingkat kemudahan untuk mengakses setiap level pemerintahan; 7) perlindungan dan kebijakan privasi; 8) tingkat keamanan dan kemudahan pemeriksaan; 9) penggabungan pengukuran kualitatif dan kuantitatif; 10) bukti akan keberadaan hubungan antara pemerintah dengan swasta; dan 11) tingkat efektifitas mekanisme evaluasi.
Penelitian ini akan melibatkan Dewan Penasehat dari beberapa ahli untuk memperkirakan validitas model dan untuk mengajukan model-model tambahan, para ahli ini juga akan menyediakan informasi yang berdasarkan pada sudut pandang masyarakat dan sudut pandang birokrasi, selain itu akan menyediakan input dan masukan lain yang bermanfaat. Kami berencana untuk memfokuskan pada tiga area; yaitu Manajemen Emergency/Darurat, Perpustakaan dan Catatan Sipil, serta Pembangunan Komunitas. Kami akan meneliti komponen-komponennya, sifat dari komponen-komponen itu sendiri, dan hubungan komponen-komponen pada tiap model, kemudian kami akan mengajukan parameter dan alat ukur untuk meneliti sifat dan hubungan-hubungan komponen dari ketiga area tersebut. Dewan penasehat akan menguji validitas definisi, komponen-komponennya, sifat-sifatnya, hubungannya, dan alat ukur pada model-model tersebut. Dewan penasehat juga diharapkan dapat memberikan model-model tambahan bagi sistem e-goverment pada tiga area ini.
6.2. Survey dan Wawancara Pada Pemerintahan Negara Bagian, Kabupaten, Kota, dan masyarakatnya.
Setelah model konseptual ditentukan tiga area pelaksanaan e-government ini, kami akan mengembangkan instrumen survey untuk mengumpulkan data dari populasi berdasarkan pada tiap-tiap komponen, sifat, dan rangkaian alat ukur. Survey akan mencakup sampel sumber data dari komunitas masyarakat untuk memvalidasi komponen model, hubungan komponen, dan sifat-sifat komponen itu sendiri, selain itu survey ini juga akan mengumpulkan nilai-nilai parameter bagi sifat dan alat ukur pada model konseptual. Survey akan digunakan untuk mengembangkan model-model dan alat ukur yang baru, meningkatkan kualitas model dan alat ukur, dan mengeliminasi model dan alat ukur yang tidak cocok. Negara bagian Pennsylvania merupakan contoh dari survey masa depan, alasan ini didasarkan pada tingkat keberagaman budaya, populasi, keberagaman faktor-faktor sosial ekonomi yang tinggi.
Untuk instansi pemerintah, survey akan mencakup fungsi dan pelayanan yang diimplementasikan melalui e-service, apa yang direncanakan pemerintah untuk penciptaan pelayanan yang baru, proses yang digunakan untuk merealisasikan sistem tersebut, bagaimana masalah keamanan dan privasi telah berdampak pada sistem yang e-government, bagaimana keterlibatan masyarakat, dan ukuran-ukuran apa yang digunakan. Bagi masyarakat, survey akan meneliti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dari pelaksanaan e-government, apa yang dijadikan tujuan oleh masyarakat, dan tingkat e-literacy (pemahaman akan penggunaan sarana IT) di masyarakat. Alat/instrumen survey dan wawancara akan mengumpulkan data umum tentang kebutuhan masyarakat, pelayanan, dan data dari ketiga area investigasi yang dijelaskan di atas. Sebagai tambahan, survey akan mencoba untuk menemukan dampak serangan 11 september dan masalah-masalah keamanan lainnya pada sistem e-government dan e-service di seluruh negara bagian, setelah itu diharapkan penelitian ini dapat menyediakan analisis dan sintesis akan dampak tersebut.
6.3. Pengumpulan Data Melalui Wawancara
Kami akan mengidentifikasi dari survey pada sepuluh komunitas non-pemerintah, sepuluh komunitas dengan sistem dan pelayanan terbaik, dan sepuluh komunitas dengan sistem dan pelayanan terburuk, semua ini didasarkan pada kriteria yang sudah kami tentukan. Kami akan mengembangkan instrumen wawancara dan jadwal wawancara dan kelompok sasaran, wawancara ini ditujukan kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan yang tepat di tiap 30 komunitas yang terpilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang sejarah pelaksanaan pengembangan, dan implementasi e-government di pemerintahan yang sudah mereka jalankan. Hal ini bertujuan untuk menemukan pola keberhasilan, keadaan, atau kegagalan pelaksanaan e-government. Penelitian ini akan memperoleh data kondisi sosial-ekonomi dan kondisi budaya dari seluruh komunitas di Pennsylvania (data-data tersebut kebanyakan berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya); selain itu penelitian ini memilih sampel dari tiap masyarakat untuk melakukan wawancara untuk mendapatkan pandangan publik mengenai penggunaan, kebutuhan, dan tujuan-tujuan dari pelaksanaan e-government dan e-service.
6.4. Analisis Data, Model, dan Peningkatan Kualitas Alat Ukur
Penelitian ini akan menggunakan kriteria yang sudah kami tentukan sebagai pegangan untuk mengkodifikasi semua data yang didapatkan melalui survey dan wawancara, sehingga analisis statistik dapat dilakukan, selain itu parameter model dan ukuran-ukuran dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Hal ini akan dilakukan dengan menentukan bobot dari tiap faktor yang ditemukan di lapangan melalui proses survey dan wawancara. Metode ini akan digunakan untuk penelitian komponen-komponen sistem, hubungan, dan proses. Sebagai contoh, teknologi yang berfungsi bagi komunitas yang besar tidak tentu bisa berfungsi untuk komunitas yang kecil. Sistem ranking aplikasi e-government akan didasarkan pada kriteria sangat sukses, sukses, sedang, dan tidak sukses. Semua faktor yang berhubungan dengan sistem e-government dan e-service akan dikuantifikasi sehingga indeks dapat diterapkan pada komunitas dan pelaksanaan e-government nya. Dengan menggunakan berbagai teknik statistik seperti contohnya korelasi, regresi, dan analisis kluster untuk menemukan pola dan hubungan dari data yang sudah terkumpul, kami akan menggunakan hasil dari analisis statistik untuk menentukan parameter yang cocok dijadikan sebagai alat ukur e-government.
6.5. Konstruksi dan Validasi Model dan Alat Ukur
Berdasarkan pada analisis data, kami akan mengeneralisasi serangkaian aturan yang akan membangun model e-governmnet yang tersintesisasi untuk komunitas Pennsylvania dengan berdasarkan pada sub model yang terparameterisasi dan pada penggunaan model yang tersentesis, hal ini bertujuan untuk menciptakan serangkaian alat ukur yang berdasarkan pada data survey dan wawancara yang didapat dari komunitas di daerah tertentu. Kami juga akan menggunakan data yang terkumpul dan yang sudah dianalisa untuk memvalidasi model-model dan alat ukur. Proses validasi akan melibatkan perbandingan model yang tersintesisasi dan serangkaian alat ukur yang dihasilkan oleh serangkaian aturan dengan data aktual yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan e-government dan e-service. Selain itu, untuk memvalidasi data, kami juga menggunakan pendapat para ahli yang berperan sebagai dewan penasehat untuk membandingkan model-model dan alat ukur.
Ketika model dan alat ukur saling tidak sesuai, aturan pembentuk model dan alat ukur itu sendiri akan direvisi. Setelah model dan alat ukur divalidasi, kami akan mencoba membangun indeks ukuran yang sama dengan indeks ekonomi, dengan demikian bisa digunakan oleh komunitas untuk menunjukan tiga hal: status sistem e-government yang ada (skala 1 – 5); kapabilitas untuk meningkatkan sistem yang sudah ada; dan kapabilitas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem. Hasil dari penelitian akan dipresentasikan melalui konfrensi profesional dan diterbitkan dalam bentuk media cetak dan jurnal elektronik.
7. Kesimpulan
Kami yakin bahwa dengan melihat Pennsylvania sebagai sebuah studi kasus, kita akan mengembangkan serangkaian model dan alat ukur untuk membantu di dalam proses evaluasi pelaksanaan e-government di tingkat pemerintahan daerah. Berdasarkan penelitian-penelitian selanjutnya, dan jika kita melihat kebutuhan untuk memahami faktor-faktor sosial-ekonomi dan budaya di dalam pelaksanaan e-government, maka penelitian ini harus memberikan hasil yang dimana hasil tersebut dapat diadaptasikan di berbagai negara. Penulis akan sangat menghargai komentar-komentar atas ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang digunakan pada makalah ini.
